Sistem ekonomi orde baru zaman Soeharto
Soeharto tetap menjadi news maker hingga akhir hayatnya. Meski di kritik oleh aktivis karena peristiwa seputar sakit dan wafatnya mendominasi pemberitaan media massa nasional, pak Harto masih tetap menjadi berita. Dampak yang di berikan pada bangsa ini dan ketokohannya yang menembus batas negara, membuat anak petani dari Kemusuk itu bakal terus menjadi bahan kajian dan sumber inspirasi.
Wafatnya penguasa 32 tahun Orde Baru itu, Minggu 27 januari 2008 di RSPP, di tangisi oleh jutaan rakyat. Ribuan orang memadati jalan yang menjadi rute jenazah pak Harto, mulai dari cendana hingga Astana Giri Bangun. Jutaan lainya tetap bergeming di depan layar kaca untuk mengikuti prosesi yang megah.
Kita tidak bisa mencegah ekpresi jutaan rakyat yang mencintai pak Harto sebagaimana kita juga tidak bisa melarang sebagian rakyat yang mengutuk Pak Harto. Masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda terhadap Pak Harto.
Mereka yang keluarganya terbunuh atau hidup teraniaya akibat stigma PKI mungkin sulit memaafkan The Smiling General. Juga mereka yang keluarganya ‘ dihilangkan ’ dan para aktifis yang dihukum rezim Soeharto. Namun, jutaan rakyat yang mengalami perbaikan nasib akan tetap memuja Pak Haro sebagai Bapak Pembangunan.
Soeharto di Hormati karena berbagai kemajuan yang sudah di torehnya diberbagai bidang terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Akibat terlalu lama berkuasa dan di kelilingi para penjilat, Soeharto tidak lagi peka terhadap kebutuhan rakyat. Harga pangan dan energi, yang selama tiga dekade di kontrolnya, melonjak. Dalam situasi ini, ia dengan mudah di goyang oleh para mahasiswa, aktivis, dan para elite politik.
Jenderal berbintang lima itupun akhirnya lengser keprabon, 21 Mei 1998, di iringi hujatan mahasiswa dan para aktivis. Ia di cerca sebagai dictator-militer yang menciptakan stabilitas keamanan dan politik dengan ‘ kekerasan ’ oleh kekuatan reformasi. Ia dicaci sebagai biang suburnya KKN.
Tapi memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana politik yang centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat kembali berpaling pada Soeharto. Baik tidak baik, Soeharto lebih baik. Semiskin-miskinya era soeharto, rakyat tidak pernah antre minyak tanah dan minyak goreng serta kesulitan membeli tahu dan tempe.
Soeharto berhasil membangun pertanian dan manufaktur. Ia mampu membalikan posisi Indonesia sebagai Importir beras terbesar di dunia menjadi eksportir beras. Pembangunan sistematis terarah lewat pelita demi pelita berhasil menurunkan angka kemiskinan, buta huruf, kematian, dan laju pertumbuhan penduduk.
Ia sukses membangun infrastruktur. Boleh dibilang 95% infrastruktur yang sekarang ada dibangun semasa Soeharto. Jalan raya membelah berbagai daerah terisolasi. Penerbangan menjangkau daerah terpencil. Satelit Palapa yang dibangun memungkinkan rakyat di seluruh wilayah Nusantara mengikuti siaran telavisi.
Akan tetapi, pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga menyisakan beban bagi anak cucu. Hutan dan kekayaan alam Indonesia yang selama Era Bung Karno di lindungi, pada masa Soeharto nyaris habis di kuras. Pemerintahan Soeharto memberikan hak penguasaan hutan (HPH) kepada sejumlah orang yang kemudian meroket menjadi konglomerat. Mereka di dorong menjadi pengusaha kuat lewat berbagai kemudahan, antara lain kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat bunga di bawah deposito.
Soeharto juga memberikan hak monopoli dan keistimewaan kepada sejumlah pengusaha untuk mengimpor komoditas dan memasuki bisnis tertentu. Ekonomi soeharto di warnai kronisme dan sarat dengan praktik KKN, terutama ketika putra-putrinya memasuki dunia bisnis. Lebih dari tiga decade, pemerintahan Soeharto membiarkan pengusaha asing mengekploitasi minyak dan gas (migas) serta berbagai produk pertambangan.
Sejak awal repelita 1969/1970, pemerintahan Soeharto gemar menciptakan utang luar negri, sehingga negri ini terjerembab kedalam debt trap. Utang luar negri pemerintah yang pada 1969 sebesar US$ 2,3 miliar atau 27 % dari PDB, pada 1998 melambung menjadi 67,3 miliar atau 75,4 % dari PDB. Hingga hari ini kita masih harus menanggung beban utang luar negri, termasuk odious debt , yakni utang dikorupsi, baik oleh pejabat Indonesia bersama pejabat pihak kreditor, tak terkecuali Bank Dunia.
Sungguhpun begitu, utang yang membengkak diimbangi oleh kenaikan PDB per kapita dari US$ 70 tahun 1966 menjadi US$ 1.136 tahun 1996. pertumbuhan ekonomi selama 1970 hingga 1997 rata-rata sekitar 7-8%. Pinjaman di gunakan untuk membangun berbagai infrastruktur meski sekitar 30% dana di korupsi seperti sinyalemen Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Fondasi ekonomi yang di bangun Soeharto tidak sungguh kuat akibat besarnya ketergantungan terhadap produk impor dan utang luar negri. Ini lebih disebabkan oleh Mafia Berkeley, yakni para mentri ekonomi yang menerapkan terlalu dini system ekonomi neoliberalisme.
Ekonomi Indonesia akhirnya ambruk ketika Mafia Berkeley mengundang IMF. Ketika badai krisis mata uang menerjang Indonesia IMF memberikan resep yang keliru. Lembaga keuangan internasional ini menyarankan penutupan bank, pengetatan moneter, pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pendirian BPPN, obral asset korporasi, dan jual murah saham BUMN.
System ekonomi Orde Baru, apalagi sistem ekonomi neolib, tidak lagi cocok dengan kondisi Indonesia yang sedang mengembangkan demokrasi dan sedang menghadapi persaingan sengit di pasar global serta masih memikul beban 40 juta penduduk miskin dan 10 juta pengangguran terbuka.
Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Soeharto telah menunjukan pentingnya pemimpin yang decisive, yang bekerja dengan program sistematis untuk memajukan rakyat. Sebagai tentara, ia mengusir penjajah. Sebagai pemimpin ia berhasil mengangkat bangsa ini ke level yang lebih beradab.
Tidak penting baginya gelar pahlawan. Tapi kita sebagai bangsa beradab perlu memberikan penghargaan yang layak kepada pemimpin yang berjasa. Kendati demikian, proses hukum Soeharto perlu di lanjutkan agar pemimpin bangsa ini tidak melakukan hal yang sama.
Banyak warisan dan pelajaran dari Soeharto. Tapi, kita yang sedang menghadapi tantangan ke depan, membutuhkan system baru, jalan baru, dan figure baru.
http://chipahoy.wordpress.com/2008/03/23/soeharto/
Soeharto sebagai bapak pembangunan indonesia
Bahkan, di tengah kesulitan dan resesi yang menerjang seluruh dunia kala itu, Indonesia malah dianggap sebagai negara kuat oleh Bank Dunia. Mampu mencapai laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 7,6 persen per tahun.
Meski dianggap sukses memimpin Indonesia, ada juga kelompok oposisi yang mengecilkan arti dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintahan Orde Baru kala itu. Karena itu, Ali Moertopo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan mengambil inisiatif sendiri.
Ia merencanakan untuk memberikan penghargaan kepada Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Kemudian, pada 12 Maret 1981 Ali Moertopo mengumpulkan bawahannya dalam rapat kerja khusus Departemen Penerangan. Rapat itu membahas secara khusus pemberian gelar kepada Soeharto.
Setelah rapat beres, hasil rapat itu kemudian disampaikan kepada Soeharto. Ia kemudian menghadap dan berharap Soeharto mau menerima penghargaan sebagai Bapak Pembangunan. Mendengar laporan dari menterinya, Soeharto awalnya tak menggubris.
Meski mendapat penolakan, Ali Moertopo tidak kehabisan akal. Dua bulan berikutnya, saat Ali membuka pameran pembangunan di Kebayoran Lama, pada kesempatan itu, dia memanfaatkan waktu secara efektif untuk mengembuskan isu tentang Bapak Pembangunan.
Pada mulanya, masyarakat menanggapinya biasa saja. Seiring bergulirnya waktu, isu itu kemudian berubah menjadi super isu yang menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan.
Tingkat elite yang duduk di pemerintahan umpamanya, mereka malah ragu apakah Soeharto mau menerima penghargaan tersebut atau justru sebaliknya. Sebab, Soeharto dianggap tidak suka sanjungan dan penghargaan. Hal itu terlihat saat ada rencana untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa dari sebuah Universitas di luar negeri. Pemberian gelar itu juga ditolak oleh Soeharto. Demikian cerita soal Soeharto seperti yang tertulis dalam buku "Pak Harto Pandangan dan Harapannya" oleh Abdul Gafur.
Meski Soeharto tak merespons mengenai usulan pemberian gelar itu, desakan mulai muncul. Desakan mulai datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mereka menyampaikan kembali agar Soeharto berkenan menerima penghargaan tersebut.
Gayung pun bersambut. Soeharto menyatakan dengan halus: "Penghargaan rakyat itu bagi saya adalah penghargaan terhadap keputusan rakyat sendiri yang telah berhasil memilih seorang pemimpin yang dapat melaksanakan tekad rakyat untuk membangun," ujar Soeharto kala itu.
Pro dan kontra sempat mewarnai pemberian gelar Bapak Pembangunan ini. Untuk itu, Wakil Ketua DPR Mashuri Saleh ingin usulan pemberian gelar itu direm. Alasannya, ia khawatir akan terjadi pengkultus-individuan terhadap Soeharto sama seperti halnya dengan Bung Karno yang dipuja-puja secara berlebihan dalam bentuk berbagai penghargaan.
Akan tetapi, pandangan Mashuri ini tenggelam oleh hingar bingar masyarakat yang mengelu-elukan Soeharto agar diberikan gelar kehormatan Bapak Pembangunan. Banyak pula tokoh yang mendukung rencana pemberian gelar tersebut, seperti Buya Hamka. Mereka beralasan, dalam era pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto pembangunan ini baru dimulai."Malah kita baru mengenal apa arti pembangunan itu," katanya.
Karena desakan begitu kuat, melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar